Artikel Lainnya
Kementerian Kesehatan RI juga didorong untuk menambah fasilitas layanan kesehatan secara merata yang terstandarisasi dan terakreditasi disertai tenaga kesehatan yang memadai secara jumlah dan kualitas, karena menurut
Senator asal Kalimantan Barat, Erlinawati, hal ini sangat penting terutama untuk daerah perbatasan dan daerah kepulauan. “Daerah perbatasan sangat perlu diperhatikan, karena jika tidak diperbaiki kualitasnya maka pelayanan kesehatan Indonesia bisa kalah dengan luar negeri, terutama seperti di perbatasan Kalbar, pelayanan RS di Kuching, Malaysia lebih baik, ” jelasnya.
Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Barat, Eni Sumarni berharap agar Pemerintah membangun lebih banyak rumah sakit rujukan di daerah. “Jabar yang penduduknya seperlima dari jumlah penduduk Indonesia, RS rujukan hanya satu seperti RS Hasan Sadikin Bandung, ” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan sampai dengan tahun 2019 telah dibangun 629 puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi.
“Rencananya tahun 2020 akan dibangun 300 Puskesmas di 104 kabupaten/kota, nanti kami silakan bagi Anggota DPD RI untuk membantu dan mengawasi ke lapangan, bisa disurvey dan dicek jumlah dokternya, alat kesehatanya, obatnya, nanti ada panduan untuk skor penilaiannya dan laporkan pada kami,” ungkapnya.
