Senator asal Lampung ini juga mengusulkan Kementerian ESDM agar PLTS Terapung seperti di Jawa Barat bisa dibangun di daerah-daerah lain. Tentunya PLTS Terapung sangat berguna bagi daerah yang tepencil dan terpelosok.
“PLTS Terapung sangat bagus, maka daerah-daerah lain di pedalaman bisa merasakan manfaatnya. Untuk itu kami siap membantu Kementerian ESDM menyampaikan programnya di daerah seperti PLTS Terapung atau lainnya,” tuturnya.
Senada dengan Bustami, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti perizinan yang selalu ke pemerintah pusat tanpa campur tangan pemda. Menurutnya, harusnya pemerintah daerah juga dapat dilibatkan dalam perizinan. “Jika semua perizinan selalu ke pusat. Alangkah baiknya, pemda juga turut serta. Setidaknya memberikan masukkan,” tegasnya.
Puteh juga menyarankan Kementerian ESDM untuk memberdayakan kembali UKM di daerah. “UKM seharusnya bisa diberdayakan atau kolaborasi, dan CSR juga perlu dipertimbangkan untuk daerah-daerah yang minim SDA-nya,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo Dewi Sartika Hemeto mengatakan rasio elektrifikasi di Gorontalo baru 80 persen. Artinya masih banyak rumah-rumah di Gorontalo yang belum mendapatkan akses listrik. “Kami berharap pemerintah bisa mendorong ini sehingga rasio elektrifikasi di Gorontalo mencapai 100 persen. Kami minta dukungan dari Kementerian ESDM,” pungkasnya.
