Tidak hanya itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Anna Latuconsina meminta perhatian Kemenhub RI kepada Maluku. Ia telah beberapa kali meminta pemerintah untuk menyediakan kapal laut sebagai moda transportasi di Maluku. “Kami tediri dari 80 persen lautan, jadi kami ingin kapal laut. Kami butuh saranan angkutan laut, jadi kami mohon di Timur Indonesia bisa diperhatikan,” harapnya.
Menjawab pertanya dari para senator, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiyadi menjelaskan pada tahun ini memang banyak permintaan bus sekolah di daerah. Selain itu pihaknya juga mengaku telah memberikan bantuan kapal 1500GT di Maluku, lintas yang dilayani untuk antar provinsi yaitu Dobo-Pomako. Sedangkan lintas dalam Provinsi adalah Ambon-Banda, Banda-Tual, Tual Larat, Larat-Saumlaki, Saumlaki-Dobo. “Rencana pelayanan KMP Bahtera 02 ini akan melintas antar provinsi yaitu Provinsi Maluku-Provinsi Papua, dan lintas dalam provinsi,” paparnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI R. Agus H. Purnomo menilai bahwa pihaknya sangat fokus di Maluku, hampir di setiap pelabuhan dilalui kapal perintis. “Menurut saya sudah sangat besar perhatian untuk di Maluku,” tegasnya.
Terkait efektifitas tol laut, sambungnya, Kemenhub RI mempunyai data-data dimana pelabuhan yang dikunjungi oleh kapal-kapal dan nantinya setiap daerah bisa mengkontrol harga. Namun belum menjadi jaminan pelabuhan yang disinggahi menjadikan harga-harga komoditi turun. “Efektifitas tol laut bisa meningkatkan perekonomian namun tergantung peran Pemda,” kata Agus.
