Untuk pupuk bersubsidi, dirinya mengungkapkan pada tahun 2019, Jawa Timur mendapat alokasi 2,6 juta ton pupuk, dan di 2020, dari usulan 4,9 juta, disetujui 1,3 juta ton. Terkait pencegahan alih fungsi lahan, Hadi mengatakan bahwa Pemprov Jatim sudah mengeluarkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), namun saat ini baru 14 dari 29 kabupaten/kota yang telah membuat perdanya.
Senator dari Jawa Timur yang hadir dalam pertemuan tersebut, Adilla Azis, berharap kepada Pemprov Jawa Timur untuk memberikan pelatihan keahlian di desa Sumberejo, Malang. Tujuannya agar masyarakat di desa tersebut dapat sejahtera seiring dengan adanya peningkatan produksi pertanian di bidang holtikultura. “Mereka sekarang ini menginginkan adanya pelatihan. Karena di desa ingin menjadi ikon penghasil beras organik,” harap Adilla.
Senator dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi, Senator dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni, dan Senator dari Kalimantan Tengah Yustina Ismiati, meminta agar Pemprov Jatim benar-benar berupaya untuk mencegah adanya alih funsi lahan pertanian.
