Selain itu, Anggota Komite III Denty Eka Widi Pratiwi menilai bahwa lahan atau kawasan ideal untuk TPA di Jawa sangat sulit. Bahkan, ada di beberapa daerah justru penduduknya tinggal berdekatan dengan TPA.
“Saya yakin untuk kawasan TPA di Jawa sudah sulit. Kita tahu pengelolaan sampah semua daerah mempunyai permasalahan yang sama,” cetusnya.
Senator asal Provinsi Jawa Tengah itu berharap untuk permasalahan TPA bisa juga dicarikan solusi untuk di Kalimantan yang sebentar lagi menjadi ibu kota.
Terkait inovasi dan kreativitas persoalan sampah bisa belajar dari Kota Malang dan Surabaya. “Kita juga harus mencari solusi persoalan sampah atau TPA di Kalimantan yang sebentar lagi menjadi ibu kota,” harapnya.
Anggota Komite III DPD RI Habib Hamid Abdullah menjelaskan di Banjarmasin ada kota terpadu yang terdiri lima kabupaten, namun hanya satu kabupaten yang mengelola sampah.
“Memang kami agak ketinggalan sedikit terkait pengelolaan sampah, karena hanya satu kabupaten yang mengelola. Untuk di Banjarmasin di setiap minimarket sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik. Kedepan kami juga berharap bisa mengelola sampah secara modern,” harap senator asal Provinsi Kalimantan Selatan ini.
Sementara itu, Sekda Kota Malang Wasto mengatakan UU No. 18 Tahun 2018 membawa paradigma baru bahwa pengelolaan sampah tidak lagi berfokus pada penanganan di hilir. Namun berorientasi pada upaya pengelolaan terpadu sejak hulu hingga hilir. “Tetapi dalam penerapannya, sejumlah hal perlu dievaluasi kembali,” paparnya.
