Ketiga, lanjut Rohidin, ditingkat Desa khusus BLT. Desa dengan Penduduk Besar, penduduk yang belum tercover PKH, BPNT yang masih besar akan menimbulkan beban bagi Pemdes karena kuota Dana Desa juga terbatas, potensi rawan “gesekan” apalagi pasca Pilkades. Meskipun ada alternatif diajukan ke Pemda, namun proses dipastikan agak lama. Kemudian desa dengan Penduduk lebih kecil, tetap akan kesulitan memenuhi 14 Kriteria / 9 kriteria dan diluar penerima bantuan. “Potensi masalahnya adalah bagi rata semua warga desa”, ujarnya.
Keempat, selain potensi “gesekan” di tingkat desa, korupsi dan Penyalahgunaan Penggunaan adalah potensi terbesar dalam penyaluran BLT apabila perangkat pendukung, mekanisme dan pengawasan belum memadahi.
Sejumlah anggota Komite I DPD RI yang mengikuti RDPU ini, diantaranya Fachrul Razi (Wakil Ketua, dapil Aceh), Dr. Abdul Kholik (Wakil Ketua, Jateng), Leonardy Harmainy (Sumbar), Ahmad Bastian (Lampung), Lili Amelia (Sulsel), Ahmad Nawardi (Jatim), Martin Billa (Kaltara), Sukisman (NTB), Habib Ali Alwi (Banten), Abraham Liyanto (NTT), Ratu Hemas (DIY), M. Syukur (Jambi), Badikenita Sitepu (Sumut), Dokter Dewa Putu (Sultra), Otopianus P. Tebai (Papua), amang Syafruddin (Jabar), Intsiawati Ayus (Riau), Jialyka Maharani (Sumsel), Abdul Rachman Thaha (Sulteng), Maria Goreti (Kalbar) dan Richard H. Pasaribu (Kepri), kesemuanya mempersoalkan beberapa hal yang hampir sama yang menjadi temuannya di dapil masing – masing.
