“Permasalahan pengerjaan yang putus kontrak ini akan menjadi catatan kami di DPRD,” katanya.
Lalu ada empat pekerjaan dengan perpanjangan waktu. PSDA melaporkan , penyebabnya karena bencana alam dan kondisi cuaca dan keterlambatan pengumuman pemenang. Ini, kata Zulkenedi, juga akan menjadi catatan DPRD.
Pada dinas BMCTR realisasi keuangan 84 persen, realisasi fisik 98 persen. Pada OPD ini, lanjut Zulkenedi, yang menjadi sorotan Komisi IV yakni terkait pembangunan gedung kebudayaan dan stadion utama.
“Belum ada keputusan bulat antara OPD dan pemerintah daerah terkait kedua pembangunan ini tentang asal anggaran dan feedback atau imbas hasil dari pembangunannya,” katanya lagi.
Komisi IV menilai OPD dan pemerintah daerah harus membulatkan dulu keputusan terkait dua hal ini mengingat dibutuhkan masing-masing ratusan miliar untuk penyelesaian pembangunan gedung kebudayaan dan main stadion tersebut.
“Kami minta ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah dan keputusan bulat anatara dinas dan pemerintahan daerah tentang asal dana dan imbas balik hasil pembangunan. Setelah itu maka baru DPRD bisa maka memutuskan terkait pembangunan tersebut,” ujarnya.
Kemudian untuk DLH, realisasi keuangan 96 persen, realisasi fisik 100 persen. Realisasi temuan BPK sudah seluruhnya ditindaklanjuti. Dinas perhubungan, realisasi keuangan 96 persen, realisasi fisik 100 persen. Temuan BPK hanya terkait honorarium pengelolaan keuangan daerah dan telah disetorkan oleh OPD.
