“Subsidi pokir sama saja dengan subsidi APBD, penyelenggara pemerintah daerah harus menjadi penyuport jaminan kesehatan untuk masyarakat,”katanya.
Sementara itu Ketua rombongan Komisi IV DPRD Jambi Emminudin mengatakan, tujuan Komisi IV DPRD Jambi untuk mempelajari pola penganggaran sektor kesehatan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Sumbar.
Tidak hanya itu, Komsi IV DPRD Provinsi Jambi juga mencari referensi terkait pelaksanaan subsidi iuran BPJS untuk masyarakat melalui Pokir dewan.
“Hal itu dilakukan agar tingkat UHC Provinsi Jambi tercapai dan jaminan kesehatan
untuk masyarakat lebih maksimal,” katanya
Dia menyebut, di Provinsi Jambi hanya 5 Kabupaten/Kota yang telah mencapai UHC. Sementara secara keseluruhan provinsi Jambi belum UHC. Kedepan terkait jaminan kesehatan, Pemprov Jambi akan bekerja lebih maksimal. (Salih)
