“Maka dari itu, kendala anggaran UPTD KPSDKP menjadi perhatian serius komisi II. Dengan dukungan anggaran yang memadai diharapkan ke depan UPTD ini bisa optimal menjalankan program-program mereka, yang mana nantinya akan mendukung keberlangsungan mata pencaharian nelayan kita,” tukas dewan dari daerah pemilihan (dapil) 6 Sumbar tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Muhammad Yasin
mengatakan, anggaran Rp1miliar tak imbang dengan besarnya tanggungjawab UPTD KPSDKP yang memiliki kewenangan di 7 daerah pesisir Sumbar. Ditambah lagi, anggaran yang ada bukan hanya semata diperuntukkan untuk program kegiatan, namun juga mencakup untuk kebutuhan operasional dan gaji pegawai.
“Keterbatasan anggaran akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan tidak berjalan maksimal. Di lain sisi, keberadaan UPTD ini sangatlah penting dala mengelola sumber daya kelautan kita di Sumbar. Persoalan ini menjadi skala prioritas Komisi II untuk dibahas bersama dinas terkait, kami mendukung anggaran bisa ditambah,” tukasnya.
Kunjungan kerja Komisi II ke UPTD KPSDKP dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dijalankan UPTD tersebut, khususnya dalam hal konservasi penyu.
