SpiritSumbar.com – Rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2/2/2017) menghadirkan mitra kerja dari Organisasn Pemerintah Daerah (OPD) antara lain Badan Kepegawaian Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta beberapa biro di sekretariat provinsi. Raker tersebut merupakan bagian dari pengawasan DPRD dalam rangka mengevaluasi bidang tugas penyelenggaraan pemerintahan untuk mendapatkan solusi perbaikan ke depan.
Dalam rapat dipimpin Ketua Komisi Achiar bersama Sekretaris Komisi Sabrana itu, anggota komisi mendalami berbagai hal terkait kendala yang dihadapi OPD mitra kerja. Tujuannya adalah agar OPD tersebut bisa melaksanakan tugas sesuai kewenangan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
“Rapat kerja ini merupakan bagian dari bentuk pengawasan DPRD dalam rangka memantau penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pada OPD mitra kerja, mengkaji kelemahan dan kendala untuk evaluasi sehingga mendapatkan solusi perbaikan,” kata Achiar.
Dalam rapat tersebut, beberapa hal mendasar yang menjadi pertanyaan dari anggota Komisi I adalah sistim informasi manajemen dan administrasi kepegawaian (SIMPEG) dan efektifitas penggabungan Satpol PP dengan Pemadam Kebakaran (Damkar). Anggota Komisi mempertanyakan SIMPEG terkait perubahan OPD dan pengalihan kewenangan sejumlah sub urusan dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi yang tentunya juga merubah status dan penempatan pegawai.
