“Berbagai persiapan dilakukan tidak hanya Diskominfo, tetapi juga pematangan di OPD-OPD lain . Sehingga SPBE yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya bisa diterapkan dengan baik,” tutur Asep.
Kemudian lanjut Asep, pengelolaan SPBE menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini mengingat indeks SPBE sudah dijadikan Indikator Kerja Utama (IKU) Pemprov Jabar.
IKU tersebut diukur setiap tahun dan dijadikan salah satu poin dalam laporan kinerja daerah ke Kemenpan RI.
Ditambahkan Asep, saat ini Pemprov Jabar sedanv berusaha meningkatkan indeks SPBE di Kabupaten Beltim, Jabar. Diskominfo sudah menganggarkan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana.
Upaya peningkatan yang dilakukan yakni berupa penambahan kapasitas server dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Serta peningkatan tata kelola SPBE.
Komisi I DPRD Sumbar mengaku studi banding ke Pemprov Jabar ini sangat berguna. Menurut Sawal, banyak hal dan pengetahuan baru yang bisa diambil dan menjadi masukan untuk pemerintahan Sumbar.
