Studi banding tersebut dilakukan dalam rangka ingin mengetahui penerapan Pemprov Jabar terkait pencapaian Indeks tata kelola SPBE.
“Kami ingin tahu, ingin belajar bagaimana pengelolaan SPBE dilakukan oleh Pemprov Jabar. Sehingga nanti bisa menjadi bahan yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan penerapan SPBE di Sumbar,” katanya lagi.
Adapun yang dipelajari Komisi I dari Pemprov Jabar diantaranya terkait perencanaan manajerial SPBE, penyusunan dan pelaksanaan. Selain itu, dipelajari pula tentang aplikasi khusus yang dimiliki Jabar untuk desa dan kecamatan.
Selain juga terkait rencana Pemprov Jabar dalam menambah aplikasi yang bertujuan untuk memantau pembangunan yang ada di desa-desa. “Selain itu kami juga mempertanyakan tentang regulasi-regulasi terkait dalam penerapan SPBE tersebut,” jelas Sawal.
Kedatangan Komisi I DPRD Sumbar disambut Kepala Dinas Kominfo Pemprov Jabar, Asep di ruang rapat Sanggabuana Gedung Sate.
Saat pertemuan itu, Asep mengatakan SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberian layanan kepada pengguna SPBE.
