Sesuai fungsi DPRD di bidang penganggaran, lanjut Rudi, dirasakan tepat untuk DPRD Sumut berbagi informasi dengan sesama legislatif terkait dana pilkada.
Wakil ketua Komisi 1 DPRD Sumbar, Maigus Nasir mengatakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak memang menjadi salah satu poin penting yang mendapatkan sorotan saat pembahasan anggaran.
Bagaimana pun, kata dia, tentu pelaksanaan pilkada membutuhkan anggaran yang memadai agar setiap tahapannya berhasil dilaksanakan tanpa kendala. Terlebih lagi ini merupakan pilkada serentak yang tentunya memerlukan anggaran cukup besar.
Maigus menambahkan, di tengah upaya memenuhi kebutuham anggaran untuk pilkada, DPRD dan Pemprov Sumbar saat ini juga sedang berusaha menyiasati kondisi defisit anggaran perubahan APBD Tahun 2023.
“Kami berusaha agar defisit anggaran ini tidak terlalu memengaruhi ketersediaan dana pelaksanaan pilkada,” ujarnya.
Untuk menyiasati defisit, lanjut Maigus, DPRD dan Pemprov akan menghitung kembali potensi pendapatan tambahan. Selain juga akan merasionalisasi program dan kegiatan yang ada pada APBD induk.
