Fajaruddin Sihombing menegaskan defisit keuangan yang melanda BPJS seharusnya tidak berdampak pada klaim pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Terlambatnya pemenuhan klaim rumah sakit oleh BPJS akan mempengaruhi operasional rumah sakit. “ARSSI mengusulkan dibentuknya Konsorsium Perbankan sebagai pembayar klaim rumah sakit,” paparnya.
Senator asal Provinsi Banten Abdi Sumaithi mengkritisi konsep jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS. Menurutnya perlu diperjelas, apakah BPJS sebagai institusi yang menyelenggarakan jaminan sosial atau menyelenggarakan asuransi sosial. “Jika sebagai penyelenggara jaminan sosial, tidak ada peserta mandiri dan seluruh penduduk Indonesia adalah peserta PBI yang preminya dibayar negara,” terangnya.
Senator asal Sulawesi Tengah Shaleh Muhamad Aldjufri menyoroti persyaratan sebagai warga miskin bagi peserta PBI, yang menurut Aldjufri sering dipermaikan oleh oknum tertentu. “Oleh karena itu perlu perlu adanya definisi yang jelas dan tegas perihal warga miskin,” katanya.
