Padang, SPIRITSUMBAR.com – Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, Syawaluddin mendorong kepada tim informan ahli dan Pokja IKIP Sumbar 2024 untuk seobjektif mungkin dalam memberikan penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
Hal ini disampaikannya saat membuka Forum Group Discussion atau FGD Indek Komisi Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sumatera Barat di Hotel Truntum, Padang, Selasa (23/7/2024).
Syawaluddin menegaskan bahwa tujuan dari penilaian terhadap keterbukaan informasi publik hanya untuk memotret, atau memberikan gambaran terhadap kondisi keterbukaan informasi publik.
“Negara ingin melihat apakah pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah sesuai dengan harapan. Mengingat negara telah membebani anggaran kepada sumber daya yang ada di Komisi Informasi Publik. Artinya, IKIP itu hadir untuk memotret itu semua,” katanya.
Untuk mengukur itu, katanya, maka dihasilkan satu metodologi untuk mengukur indeks keterbukaan informasi publik atau IKIP. Namun, dalam berjalannya waktu ada satu esensi yang hadir dipahami bersama, yakni penilaian.
“Maka unsurnya harus ada, yakni unsur dari dunia usaha, kemasyarakatan, akademisi, jurnalis, dan pemerintahan,” tuturnya.
Lantas, kata dia, seiring berjalannya waktu, muncul semangat kontestasi di dalamnya. Artinya, yang mendapatkan indeks dengan nilai tertinggi ada gengsi.
“Padahal bukan itu esensinya. Tujuannya hanya untuk memotret. Jadi apa adanya saja. Nilai yang tinggi bukan ukuran keberhasilan, dan nilai yang rendah bukan aib,” sebut Syawaluddin.
Oleh sebab itu, ada banyak elemen yang dilibatkan dalam tim informan publik, dan didorong untuk memberikan penilaian yang seobjektif mungkin.
“Jadi, pejabat juga jangan sensi dengan indeks yang rendah. Ngak ada hubungannya sama kepala daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KI Sumbar Musfi Yendra mengatakan sebelum FGD ini, KI Sumbar sudah menggelar pertemuan awal dengan informan ahli dan pokja IKIP yang memberikan banyak masukan-masukan.
“Kita berharap 10 informan ahli yang ada ini akan menjadi back up KI Sumbar kedepannya,” katanya.
Senada dengan Syawaluddin, Musfi pun meminta kepada informan ahli dalam mengisi kuisioner tetap objektif.
“Meskipun secara emosional saya kenal baik dengan semua informan ahli, namun kita harap tetap mengisi kuisioner secara objektif. Kalau memang rendah yang diisi rendah. Sehingga kita bisa melihat secara riil dimana posisi Sumatera Barat sesungguhnya,” katanya. (*)
