Pasien hasil swap kedua kali negatif dapat dianggap sebagai kasus non Covid. Hal ini diharapkan memperpendek masa observasi terhadap PDP dan mempercepat tatalaksana definitif pada pasien yang positif.
Prioritas ketiga, untuk mendukung upaya dignosis difinitif yang cepat tersebut, perlu dilakukan pendistribusian yang cepat dan efektif Viral Transport Media (VTM) keseluruh rumah sakit. “Nantinya akan dikawal oleh Dinas Kesehatan Sumbar, melalui tim Satgas SARS COV2 di seluruh IDI cabang Sumbar,” kata dr. Pom.
Prioritas keempat, pemeriksaan RT PCR dapat mendukung percepatan penegakan diagnosis penderita Covid-19. Oleh karena itu IDI mendorong untuk segera aktifkan RT PCR dan ada jaminan untuk menyuplainya. Pemeriksaan harus standar Bio Safety Level 2 (BSL 2) petugas diwajibkan menggunakan APD sesuai standar.
Kemudian untuk Prioritas kelima dr. Pom berharap pemerintah bisa mengaktifkan semua sumber daya manusia yang ada di Puskesmas sebagai petugas pelaksana surveilance dan pengawasan OPD atau PDP yang menjalani isolasi mandiri. “Saya ingin pengawasan ini melekat pada seluruh pendatang, terutama yang berasal dari daerah zona merah pandemik,” harapnya.
