Dikatakan Muhidi, majunya Pasaman merupakan juga kemajuan Sumatera Barat, oleh karena itu jangan ragu dan bimbang pemerintahan itu satu yakni pemerintahan Republik Indonesia.
Adanya Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan pembagian kewenangan dalam percepatan mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemprov Sumbar amat terbatas, ada ketentuan Opsen Pajak terlihat pendapat kita semakin berkurang. Butuh inovasi dan kreatifitas memberikan peningkatan PAD yang lebih dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan Sumatera Barat. Saat ada 10 persen APBD untuk sektor pertanian, ada untuk ekonomi kreatif, dari kalangan anak muda, UMKM dan aktivitas jasa lainnya Sumbar,” ungkapnya.
Muhidi ketua DPRD Sumbar diakhiri acara menyampaikan, mari kita jaga selalu keamanan, kedamaian dan kerukunan hidup di Pasaman.
“Hanya dengan rasa aman, damai dan tentram hidup kita terasa lebih berarti dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih baik,” seru do’anya. (*)
Komentar