Di sisi lain masyarakat juga menyampaikan terkait kebutuhan modal untuk pengembangan UMKM, menurut Muhidi, program penguatan UMKM bisa direalisasikan, namun dalam bentuk pelatihan. Sekarang, itu yang bisa dilaksanakan. Penambahan modal belum bisa, nanti akan diajukan peraturan gubernur (Pergub) nya. “Jika telah ada regulasinya akan direalisasikan dan ditampung dalam APBD,” katanya.
Muhidi menegaskan akan memprioritaskan Kota Padang untuk alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dimiliki. Semua aspirasi akan diperjuangan sebagai perwakilan masyarakat, seluruh proposal akan ditampung dan akan dibawa pada rapat-rapat resmi dengan pemerintah daerah.
Pada hari yang sama di tempat yang berbeda, Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur. Pada kesempatan tersebut masyarakat tertarik dengan program yang diusung Muhidi terkait sekolah satpam gratis.
Program itu dikhususkan untuk generasi muda lulusan SMA yang tidak menyambung pendidikan perguruan tinggi. Muhidi menjelaskan, untuk mengikuti program itu harus masuk dalam DTKS, silahkan mendaftar dan direalisasikan pada tahun selanjutnya.
Saat menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Jati Baru Padang Timur bertempat di Restoran Sederhana. Masyarakat lainnya Yulia meminta untuk bantuan musola dan mempertanyakan berapa jumlahnya.
