Dia menekankan, perempuan dan generasi muda harus memiliki keahlian nantinya, program-program pemberdayaan harus dilakukan, nantinya akan kerjasama dan juga diklat pelatihan kerja. Jadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan skala prioritas, jika pengajuan untuk fisik maka akan dikerjakan sesuai dengan kewenangan. “Secara keseluruhan, aspirasi yang masuk akan ditampung dan diusakan, semua untuk kepentingan masyarakat,” katanya
Sementara itu, salah seorang masyarakat Jati Baru Marni menyampaikan, kegelisahannya terkait perilaku menyimpang LGBT, menurutnya LGBT merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya dan perlu bersama-sama untuk mencegah nya.
“Jangan sampai berkembang di Sumbar, maka perlu peran-peran strategis pemerintahan daerah,” katanya.
Terkait hal tersebut, Muhidi berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk penguatan ekonomi masyarakat yang nantinya bisa menekan angka penyimpangan sosial masyarakat.
