“Ini sudah menjadi pembicaraan kami termasuk dengan Komisi I DPRD Sumbar sebagai mitra, opsi pergeseran anggaran juga sedang kita carikan formulanya, terutama soal pelatihan mediator yang menjadi tugas utama komisioner menurut UU 14 tahun 2008,”ujar Yeflin. (rilis: ppid/kisb)
