Dia berharap kedepan partisipasi masyarakat akan keterbukaan informasi semakin meningkat, baik secara aturan maupun kebijakan strategis. Tentunya dengan akurasi yang sesungguhnya dan seusai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi pemerintahan daerah berkomitmen untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah yang lebih maksimal.
Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI Sumbar) Musfi Yendra mengatakan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diikuti perwakilan dinas Pemkot Bukittinggi, awak media dan tokoh masyarakat daerah setempat.
“Tujuan dari kegiatan ini yaitu bagaimana edukasi penyelesaian sengketa informasi publik, karena ini sesuai dengan fungsi pokok kita sebagai Komisi Informasi,” kata Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra.
Dia menegaskan, ketika badan publik tidak terbuka kepada masyarakat, maka hal itu bisa disengketakan ke Komisi Informasi bahkan ke pengadilan.
“Jadi publik itu mempunyai hak dasar dari badan publik atau pemerintahan. Pemerintah kan bekerja untuk pelayanan bagi masyarakat, kemudian semua hal itu tentunya harus terbuka dan transparan kepada masyarakat,” katanya.
