Padang Panjang, Spiritsumbar – Kota Padang Panjang akan dapat bantuan rehab rumah tidak layak huni (Rutilahu) 50 unit dari Kementerian PUPR-RI pada 2023 datang. Jika itu terwujud, Rutilahu tinggal sekitar 300 unit, angka yang masih relatif tinggi ukuran kota kecil 2 kecamatan, penduduk sekitar 59.000 jiwa.
Informasi akan adanya bantuan rehab Rutilahu 50 unit di Padang Panjang dari Kementerian PUPR-RI pada 2023 itu diperoleh Spiritsumbar dari Ketua DPRD setempat, Mardiansyah di sela-sela kegiatannya melepas 4 orang anggota PWI Padang Panjang di rumah dinasnya ke Porwanas 2022 di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/11).
Rencana bantuan rehab 50 unit Rutilahu di Padang Panjang itu menurut Mardiansyah merupakan program Pokir Anggota Komisi-V DPRD-RI, Athari Gauthi Ardi untuk salah satu daerah pemilihannya di Sumatera Barat (Sumbar). Dan itu salah satu dari program Pokirnya yang meluncur ke Kota Serambi Mekah tersebut.
Peran Mardiansyah terkait program tadi kurang-lebih melobi Athari, sapaan Athari Gauthi Ardi, agar sebagian program Pokirnya diarahkan ke Kota Padang Panjang. Salah satu yang sangat butuh bantuan itu adalah masih banyaknya Rutilahu di kota tua yang pada 1 Desember 2022 datang berusia 232 tahun tersebut.
Masalah Rutilahu, seperti beberapa kali dilansir Spiritsumbar sebelumnya, adalah salah satu persoalan sosial yang dihadapi Kota Padang Panjang. Persoalan sosial lain itu, seperti disabilitas 346 orang yang sebagiannya terlantar, Lansia terlantar 290 orang, kemiskinan sekitar 5,7 % dan masalah pengangguran.
Terkait persoalan Rutilahu, tadinya pada 2019 tercatat bersisa 520 unit, angka tergolong ironis ukuran kota kecil 2 kecamatan, 16 kelurahan, penduduk saat itu sekitar 58.000 jiwa. Kini, setelah beberapa kali mendapat program bantuan, sudah berkurang atau tinggal sekitar 356 unit lagi.
Jika program bantuan rehab Rutilahu dari Pokir Athari untuk 50 unit itu terialisasi pada 2023 datang, Rutilahu di Padang Panjang tinggal sekitar 300 unit. Angka itu tentu saja masih masalah serius, apalagi penghuninya keluarga miskin/kurang mampu. Salah satu dampak buruknya, anak balita di Rutilahu rawan terkena kasus stunting.
Untuk bisa relatif cepat teratasinya persoalan (sekitar 300 unit lagi) Rutilahu itu, Mardiansyah lewat bincang singkat dengan Spiritsumbar, mengakui butuh upaya kolaborasi. Selain APBD sendiri, juga butuh bantun lain seperti APBD Provinsi, APBN-RI, BAZnas kota ini, sumbangan dari kalangan keluarga mampu di kota ini dan perantau.
Sebab, kemampuan keuangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Padang Panjang sendiri terbatas. Di sisi lain beban kebutuhan daerah, besar.(jym/yet).–
