Sedangkan terhadap hasil kunjungan ke Bangka Belitung, Ketua DPD RI itu menyampaikan temuan seputar dinamika dunia usaha terkait Timah. Termasuk zonasi wilayah yang perlu menjadi perhatian.
“Masukan dari masyarakat pariwisata agar KEK di Bangka segera ditetapkan juga menjadi salah satu materi,” tandasnya.
Keinginan Pemprov Bengkulu untuk membuka konektivitas antar daerah, terutama akses tol trans Sumatera dan jalur kereta api dari Sumatera Selatan untuk mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Baai tak luput dari laporan Ketua DPD kepada Presiden. Termasuk adanya beberapa keluhan dari kalangan dunia usaha di Bengkulu.
“Dari temuan dan aspirasi daerah di Jawa Timur, saya sampaikan kepada presiden, adanya praktek tidak sehat dalam dunia usaha, terkait dominasi pekerjaan jasa konstruksi oleh BUMN Karya. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi Kadin Jatim dalam musyawarah provinsi Desember kemarin. Selain saya laporkan juga aspirasi dari KONI Jatim tentang keberatan mereka terhadap pengurangan cabang olahraga di PON XX tahun ini,” urainya.
Secara umum, tambah La Nyalla, semua aspirasi dari daerah yang ia sampaikan bertujuan agar pola pembangunan Indonesia Sentris yang dicanangkan presiden benar-benar terlaksana di daerah. Termasuk inpres nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha dapat benar-benar dirasakan oleh para pengusaha di daerah.
