Kamis , 23 September 2021
Depan - Covid19 - Kesadaran masyarakat Solok Mematuhi Protokol Kesehatan Masih Rendah

Kesadaran masyarakat Solok Mematuhi Protokol Kesehatan Masih Rendah

Print Friendly, PDF & Email

Spirirtsumbar.com,Arosuka– Kesadaran masyarakat Kabupaten Solok terhadap pentingnya mematuhi protokol kesehatan Corona Virus Disaese (Covid-19) masih rendah. masyarakat barui bisa patuh kalau sudah ada sanksinya, lantaran itu Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sambut baik Perda nomor 06 tahun 2020 tentang AKB.

“Meskipun Pemkab Solok sudah nyinyir menyampaikan atau mensosialisakian protocol keshatan, tetapi hanya sekedar di dengar saja dan tidak diterapkan. Masyarakat kita masih bandel, tidak disiplin, tidak patuh dan tidak mau mendengar ajakan pemerrintah,”ujar Bupati Solok, Gusmal saat menerima kunjungan lapangan tim sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di Sumatera Barat di Arosuka, Selasa (6/10).

Lebih jauh dikatakannya, masyarakat barui bisa mnerima harus adanya sanksinya, sekarang sanksinya sudah ada dari propinsi sumatera barat Perda nomor 06 tahun 2020 tentang AKB. perda itu sudah disosialisasikan 7 hari setelahnya sudah bisa dilaksanakan.

Sebelumnya pemkab solok sudah memasyarakatkan Perda tersebut meskipun belum mempunyai nomor sejalan dengan Perbup nomor 44 tahun 2020. Setelah nanti disosalisakan Perda propinsi sumatera barat nomor 6 tahun 2020 akan ditindak lanjuti sesuai dengan atuaran.

“Mudah-mudahan dengan adanya Perda ini masyarakat kita bisa patuh dan disiplin,kata Gusmal.

Diungkapkannya, Kabupaten Solok sangat luas dengan 14 kecamatan dan 413 jorong, sehingga pengendalian covid 19 memang agak substansi. Sampai saat pada hari ini di kab. solok sudah terkonfirmasi covid 19 sebanyak 154 orang, lima orang diantaranya sudah meninggal.

Tiga orang meninggal di masa PSBB, 2 orang baru kemarin ini. Kemudian yang masih dirawat ada sekitar 8 orang diberbagai rumah sakit, ada yang di rumah sakit Muhammad Natsir, RSUD Arosuka. kemudian ada juga yang dikarantina mandriri. Itu kondisi di Kabupaten Solok sekarang. Dimasa PSBB hanya 8 orang yang positif, tetapi sekarang sudah memasuki masa new normal sampai dengan sekarang sudah terkonfirmasi 154 orang.

Sementara itu, Ketua Tim Sosialisasi Perda No 6 Wilayah III, Insannul Kamil mengatakan, pandemi dalam skala seperti ini harus kita kendalikan dalam bentuk sebuah Perda yang bertujuan 1. melindungi masyarakat dari covid 19 / faktor resiko kesehatan masayarakat yang berpotensi menimbulkan kedarutan kesehatan masyarakat. 2. Melindungi masyarakat dari dampak covid 19. 3. Mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan covid 19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masayarakat. 4. Memberikan kepastian hukum pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 bagi aparatur pemerintah daerah kab/kota dan penanggung jawab kegiatan/usaha serta masyarakat.

ternyata tidak cukup dengan penerapan PSBB beberapa waktu yang lalu dan hari ini 4 kabupaten / kota menjadi status red zona yakni kota padang, kota sawahlunto,kab. padang pariaman dan kab. agam.

Kita tidak berharap bertambah, tapi kecendrungan bertambah, persoalannya ketidak disiplinan masayarakat dalam menghadapi pandemi covid 19. Kecendrungan masayarakat kita tidak mematuhi protokol kesahatan. Pengalaman penerapan PSBB tidak cukup kita keluar dari pandemi yang kita hadapi bersama, maka keluar Perda ini untuk lebih disiplin dan kita berikan sangsi dan tindak pidana yang telah di atur oleh perda 06 tahun 2020.

“Sanksi administrasi pelanggaran bagi perorangan . 1. teguran lisan. 2. teguran tertulis. 3. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum. 4. denda administrasi sebesar rp. 100.000. 5. daya paksa polisional,”kata Insannul Kamil.

Dijelaskannya, sanksi pidana, 1. setiap orang yang melanggar kewajiban mengunakan masker sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 hari atau denda paling banyak rp. 250.000. 2. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dikarenakan apabila saksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. 3. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

sanksi administrasi pelanggaran bagi penanggung jawab kegiatan/usaha. 1. teguran lisan. 2. teguran tertulis. 3. pembubaran kegiatan. 4. penghentian sementara kegiatan. 5. pembekuan sementara izin. 6. pencabutan izin. 7. denda administrasi rp. 500.000.

sanksi pidana pelanggaran bagi penanggung jawab kegiatatan/usaha. 1. setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protocol keshatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainya. 2. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dikarenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. 3. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.(L 10 NY)

Profil Eri Satri

mm

Baca Juga

Anggota DPRD Kabupaten Solok saling lempar dalam rapat paripurna

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Ricuh

SPIRITSUMBAR. com, Solok – Wakil rakyat yang semestinya, menjadi contoh bagi masyarakat justru melakukan tindakan ...