“DPRD tidak pernah menolak Bank Nagari konversi ke syariah, silahkan kaji dan pahami sebelum mengkonversi ke Syariah itu, ” ujar HM Nurnas.
Konversi ke Syariah jangan dikaitkan ke politik, DPRD memahami itu karena DPRD menjalankan fungsinya yaitu pengawasan.
“Terus jujurlah dengan konversi ini, buka data berapa sih orang Sumbar memilik rekening di Bank Nagari. Lalu berapa deposan besar akan hengkang kalau Bank Nagari Syariah, terus kridit macet di Bank Nagari gimana kalau syariah diterapkan, buka saja kepublik Sumbar, sehingga kesan konversi galehan politik tidak menjadi gunjingan publik,” ujar HM Nurnas. (rel)
