PADANG, SpiritSumbar.com – Baru 2023 inilah, ada anggaran di Kemenkes RI untuk entaskan stunting di Indonesia. Terus terang adanya APBN itu hasil perjuangan habis-habisan Komite IV DPD RI,
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Kehormatan DPD RI yang juga Ketua Dewan Pembina Jaringan Pemred Sumbar (JPS) H Leonardy Harmainy saat menandatangani SK kepengurusan JPS periode 2022-2025, Senin (13/3/2023)
Senator DPD RI ini mengungkap sebuah fakta soal penanganan stunting di Indonesia. Sebelumnya tanpa anggaran khusus, justru untuk program sikat stunting yang ada poroti dana desa atau di sumbar dana nagari.
Ketika dana tak dikeroyok untuk habiskan stunting itu dan sudah warning WHO ke Indonesia, dipastikan itu stunting tidak akan tuntas.
“Anak stunting ditimbang, lalu dikasih gizi, bulan depan berat badan anak itu harus naik dua ons. E malah nggak naik-naik, karena apa, tanpa dibekali gizi saat anak itu pulang ke rumah dari posyandu. Itu saya dapat dari Walinagari di daerah pemilihan saya Sumbar,” ujar Leonardy.
Ada diinformasikan, habis dari Posyandu anak stunting dikasih Rp 9 ribu buat beli makanan balita bergisi
“Pertanyaanya bagaimana anak stunting itu naik bobotnya 2 ons bulan berikutnya kalau uang beli makanan bergisi 9 ribu rupiah,” ujar Leonardy.
Nah itu, JPS periode kedua mesti konsen kawal soal stunting ini beritakan terus supaya sisi humanis anak stunting dan praktek pengentasannya menjadi viral.
“Ingin punahkan stunting di Indonesia ya dananya harus keroyokan tidak andalkan dana desa saja, APBN, APBD privinsi, kota dan kabupaten harus anggarkan juga dananya,” ujar Leonardy.
