“Kemendari berwenang melakukan evaluasi APBD privinsi. Tentu ini bisa menjadi puntu masuk dalam membackup keberpihakan anggaran APBD ke KI provinsi,” ujar Nofal Wiska Minggu 12 Desember 2021.
Pada koordinasi tim KI dengan Kemendagri juga dibahas kerjasama dengan Kemendagri untuk menyusun baseline anggaran sesuai dengan standar regulasi sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022 sebagai acuan Komisi Informasi Daerah.
Selain itu juga Kerjasama Bimbingan Teknis/Pelatihan dalam penyusunan anggaran Komisi Informasi bekerjasama dengan Kemendagri dan Kementerian terkait.
Dan point yang lainnya, Menyusun regulasi bersama Kemendagri terkait penyetaraan jabatan Komisioner KI Daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten) dan peningkatan kesejahteraan Komisioner dan staf KI Daerah (terkait hak THR dan Gaji ke-13).
“Jadi intinya pada audiensi itu problematika anggaran KI daerah sudah tersampaikan,” jelas Zufra Irwan yang baru saja terpilih kembali sebagai komisioner KI Riau periode 2021-2025. “Dan selanjutnya akan dibawa pada Forum Sekda se-Indonesia,” kata Zufra lagi.
