Selain itu juga Kerjasama Bimbingan Teknis/Pelatihan dalam penyusunan anggaran Komisi Informasi bekerjasama dengan Kemendagri dan Kementerian terkait.
Dan point yang lainnya, Menyusun regulasi bersama Kemendagri terkait penyetaraan jabatan Komisioner KI Daerah (Provinsi, Kota/Kabupaten) dan peningkatan kesejahteraan Komisioner dan staf KI Daerah (terkait hak THR dan Gaji ke-13).
“Jadi intinya pada audiensi itu problematika anggaran KI daerah sudah tersampaikan,” jelas Zufra Irwan yang baru saja terpilih kembali sebagai komisioner KI Riau periode 2021-2025. “Dan selanjutnya akan dibawa pada Forum Sekda se-Indonesia,” kata Zufra lagi.
Pada pertemuan itu, terang Zufra, juga telah disepakati untuk membentuk Tim Gabungan Kemendagri-Komisi Informasi yang oleh Plt Sekjen langsung meminta Kepala Pusat Penerangan Kemendagri selaku ketuanya.
Seluruh Komisioner KI yang hadir pada pertemuan itu berharap agar carut-marut Penganggaran Komisi Informasi Daerah segera terurai dan mendapatkan solusi yang layak dan pantas.
Seperti diketahui selama ini penganggaran untuk kegiatan Komisi Informasi selama ini tidak ada keseragaman, khususnya KI daerah. Ada provinsi yang komisionernya setara dengan Eselon II. Tapi ada juga daerah yang mensejajarkan dengan eselon III, bahkan setingkat kabag dan kasubag.
