Apabila dibandingkan kebijakan pengkaderan di institusi TNI dalam penempatan jabatan strategi misalnya almarhum Herman Asaribab yang dipromosikan sebagai Wakasad TNI Angkatan Darat. Letnan Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau yang pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra, S.I.P. yang pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.
Kebijakan penempatan jabatan di TNI bagi putra-putri asli Papua juga dapat dilakukan di unsur Polri untuk memberdayakan Orang Asli Papua. Sehingga, putra putri asli Papua yang mengabdikan dirinya di intitusi Polri dapat diberikan amanah yang lebih besar, tidak hanya di wilayah Papua tetapi juga di luar Papua.
Menurut senator Filep Wamafma, inilah yang disebut keadilan dan afirmasi Orang Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU Otsus. “Kita tentu pernah mengenal Brigjen Petrus Waine, yang sudah menjalani masa pensiun,” ujarnya.
Dulu pernah ada Brigjen Ayub Asaki (alm) yang pertama kali menjabat Wakapolda Irian Jaya. Sekarang yang sedang meniti karir adalah Kombes Jhonny Isir, AKBP Semmy Ronny Thabaa, juga AKBP Victor Mackbon.
Putra-putra Papua ini merupakan kebanggaan Papua. Bila mau jujur, ruang dialog justru lebih terbuka bila Orang Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di NKRI. Terlepas dari itu semua, sesungguhnya permintaan Orang Papua agar putra-putri Papua diperhatikan dalam jabatan strategis di NKRI, adalah bagian tuntutan akan keadilan.
