Oleh: Saribulih
Jumat (12/5/2017), Saya mendatangi kantor Lurah Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Selain mengantarkan undangan kegiatan warga untuk menyambut bulan suci Ramadhan juga menindaklanjuti keluhan warga. Karena, sejak Januari 2017, masyarakat miskin tidak lagi menerima Beras Miskin (Raskin) yang konon katanya berganti nama dengan beras sejahtera (rastra).
Walau tidak bertemu dengan lurah, salah seorang staf yang baru membuka kantor pukul 09.30 wib itu juga bingung. Dia mengaku tidak tahu menahu terhadap kelanjutan raskin yang memang tidak ada datang sejak Januari 2017. “Saya tidak tahu Pak, namun beras itu memang tidak pernah datang ke kantor lurah, sejak Januari 2017,” ujarnya.
Memang suatu ironi, di satu sisi pemerintah berupaya menaikan tarif kebutuhan pokok secara diam diam. Sebut saja tarif listrik daya 900 Volt Ampere (VA) yang biasanya warga bisa bernapas selama 1 minggu dengan token Rp20 ribu, saat ini hanya 4 hari saja. Belum lagi, gas elpiji 3 kg sudah menghilang entah kemana. Kalau toh ada, itupun harus dihargai Rp21 ribu di tingkat pengencer.
Tragisnya, tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seakan melengkapi penderitaan. Walau hanya dipungut sekali setahun, namun kenaikannya begitu terasa. Malahan, seorang teman saya mengatakan demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah dengan menaikan PBB, buat apa ada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Anak SD pun, bisa jadi kepala OPD tersebut,” tambahnya.
