“Keamanaan kepada masyarajat tak terjamin karen curam dan tinggi, padahal masyarakat tahunya PT KAI berjanji ke warga soal keamanan apa saja dijamin oleh PT KAI. kami kecewa dengan kenyataan sekarang,”ujar tokoh masyarakat saat reses kepada HM Nurnas saat reses Dapil tersebut.
HM Nurnas juga mengingatkan PT KAI, jangan ketika terjadi kecelakaan di areal tanpa pampangan dan rambu PT KAI lepas tangan, salahkan masyarakat dan pemerintah alasannya UU Kereta Api memberi keuntungan kepada PT KAI. Kondisi seperti disampaikan maayarakat PT KAI tidak bisa mengabaikannya.
“Sebelum operasi normal, kereta api ke BIM, soal curhat warga tadi harus selesaikan jangan menimbulkan masalah dikemudian, saya selaku anggota DPRD bidang infrastruktur saat ini mengingatkan PT KAI, dan penyampaian saya ini adalah fakta lapangan,”ujar HM Nurnas.
Bahkan pada masa sidang II DPRD Sumbar, HM Nurnas meminta DPRD memanggil pihak terkait soal kereta api ke BIM.
“Bisa PT KAI, bisa Dishub Sumbar, karena bagaimana pun jalur kereta api ke BIM dana pembebasan lahannya bersumber pada APBD Sumbar, dan tanah yang dibebaskan dihibahkan ke PT KAI, artinya DPRD punya tanggung jawab moral dan pengawasan jelang beroperasi kereta api ke BIM itu,”ujarnya. (rel)
