Sedangkan pada tatanan nasional dan lokal akan terjadi transisi kepemimpinan nasional dan daerah. Termasuk juga perpindahan ibu kota negara, ekonomi yang cenderung melemah serta semakin berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Beratnya tantangan dan hambatan tugas ke depan, perlu dihadapi bersama oleh semua pemangku kepentingan di daerah. Baik DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, perguruan tinggi serta semua elemen masyarakat. Dengan meningkatkan sinergisitas, kolaborasi dan interaksi antar lembaga dan antar stakeholder di lingkup pemerintahan provinsi Sumatera Barat.
“Lembaga DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, perlu secara terus menerus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya, agar dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang maksimal sehingga dapat mengoptimalkan fungsi “chek and balance “ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan,” tandasnya.
