Dengan raut sedih Presiden i-OTDA ini mengenang lika-liku HUT Otda yang ditetapkan dengan Keppres RI No 11 Tahun 1996, 24 tahun lalu. “Sejak timbulnya reformasi, hari Otda sempat mati suri. Pemerintah akhirnya menghidupkannya kembali mulai tahun 2011, waktu itu saya menjabat Dirjen Otda Kemendagri, ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada daerah berprestasi,” terang Prof Djo.
Teorinya, lanjut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini, pemberian penghargaan atau reward ini adalah untuk memacu diri dan berkompetisi secara fair dengan kategori yang disiapkan Kemendagri.
Maka, keluarlah daerah seperti Solo, Surabaya, Bandung, Kulonprogo, dan Banyuwangi menjadi daerah inovatif. Pemimpin-pemimpin daerah itu kecipratan promosi ke tingkat lebih tinggi seperti Joko Widodo yang dulunya berprestasi menjadi Wali Kota Solo kini menjabat Presiden RI.
“Walau hari jadi otonomi kali ini tak ada seremoni, kiranya kita perlu melakukan refleksi untuk mawas diri. Paling tidak ada empat hal menurut saya yang perlu kita atasi. Pertama, pilkada kita masih banyak masalah, karena itu perlu diperbaiki, salah satunya dengan menyatukan pilkada dan pemilihan DPRD.
