Teorinya, lanjut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini, pemberian penghargaan atau reward ini adalah untuk memacu diri dan berkompetisi secara fair dengan kategori yang disiapkan Kemendagri.
Maka, keluarlah daerah seperti Solo, Surabaya, Bandung, Kulonprogo, dan Banyuwangi menjadi daerah inovatif. Pemimpin-pemimpin daerah itu kecipratan promosi ke tingkat lebih tinggi seperti Joko Widodo yang dulunya berprestasi menjadi Wali Kota Solo kini menjabat Presiden RI.
“Walau hari jadi otonomi kali ini tak ada seremoni, kiranya kita perlu melakukan refleksi untuk mawas diri. Paling tidak ada empat hal menurut saya yang perlu kita atasi. Pertama, pilkada kita masih banyak masalah, karena itu perlu diperbaiki, salah satunya dengan menyatukan pilkada dan pemilihan DPRD.
Kedua, implementasi Otsus Papua masih jauh dari paripurna, karena itu perlu dicarikan solusi dengan merevisi segera UU No 21 Tahun 2001.
Ketiga, ibu kota negara baru tak perlu terlalu dipaksa jadi tahun 2024, karena itu Jakarta sebagai ibu kota negara yang ada saat ini hendaknya dibenahi.
Dan terakhir, relasi pusat dan daerah dalam menghadapi bencana nasional non-alam Covid-19 kurang serasi dan lemah sinergi.
“Karena itu baiknya hidupkan kembali kewenangan pemerintahan umum atau openbaarbestuurs, yang dipegang di tangan presiden sebagai chief of executive dengan para kepala daerah bahkan camat selaku pelaksananya. Hal ini bisa dilihat pada pasal 9 dan 25 UU No 23 tahun 2014” papar Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014) ini lugas.
