Hal ini membuat pemerintahan hasil pilkada di era wabah Corona bisa tidak efektif, dan pilkadanya sendiri terancam tidak berkualitas, penuh politik uang.
Dalam keadaan sekarang dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana-mana, bagaimana KPU bisa melakukan tugasnya dengan maksimal.
“Jadi KPU harus menyiapkan standar baru dan mekanisme baru dalam proses pendaftaran calon, pemungutan dan perhitungan suara, kampanye, dan sosialisasi kepada masyarakat yang cocok dengan protokol Covid-19. Sayangnya, KPU belum punya standar itu,” pungkas lulusan terbaik Angkatan X Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta itu.
