Bila kondisi seperti itu berarti legitimasi kepala daerah terpilih rendah. Hal ini bisa menyebabkan pemerintahannya tidak efektif, karena banyak rakyat yang tidak ikut memilih daripada yang memilih.
“Itu harus diantisipasi bagaimana cara KPU mengobarkan semangat rakyat untuk ikut mencoblos. Sementara rakyat masih berada di dalam rumah karena wabah. Lapar pula lagi. Ini juga ada bahayanya, karena ada calon-calon yang berselera mencuri simpati rakyat, langsung bagi bagi sembako, bagi-bagi amplop. Itu akan merusak pilkada yang bersih,” ujarnya.
“Pilkada bersih juga bisa terganggu gara-gara masyarakat yang lapar di rumah-rumah didatangi oleh para kandidat atau tim sukses dengan memberi bantuan sembako dengan iming-iming, pilihlah saya. Maka dengan demikian, praktek pembelian suara melalui bansos atau pemberian uang itu akan masif. Ini membuat pilkada makin jauh dari semangat pilkada yang bebas dari “fraud”, yang bebas dari kecurangan dan politik uang. Jadi, pilkada Desember ini berpotensi menurunkan kualitas pilkada kita,” sambungnya.
