Hal lainnya, animo masyarakat bisa rendah. Semangat untuk berpartisipasi dalam pilkada 2020 besar kemungkinan akan menurun karena masyarakat harus mengikuti standar protokol Covid-19. Harus pakai masker, tidak boleh kumpul-kumpul. Tentu, KPU harus membuat aturan khusus kampanye terkait dengan protokol Covid-19,” ujarnya.
KPU harus membuat tatacara pilkada seperti kampanye, pemungutan dan penghitungan suara ala protokol Covid 19. Bagaimana tatacara pemungutan suara dengan protokol covid-19? Apakah harus berjarak semeter-semeter, sehingga bisa panjang menggular antrian pemilih.
“Bagaimana kampanye dilakukan dengan protokol Covid ini. Untuk beribadah saja harus di rumah. Apakah pilkada bisa di lapangan? Itu berarti mengingkari anjuran presiden, untuk kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Pilkada boleh di luar rumah,” cetusnya.
Jika partisipasi masyarakat sampai di bawah 50 persen itu berarti hasil Pilkada kurang legitimate. Hal Itu harus dikaji dengan teliti dan cermat. Karena, KDH ini akan memimpin 5 tahun ke depan, tapi orang yang ikut mencoblos tidak sampai separuh dari jumlah pemilih yang terdaftar.
