Seperti informasi yang menyangkut kebijakan dan pribadi kepala daerah, tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat, baik yang keluar di media massa atau media sosial. “Disinilah peran Humas, bagaimana kita menganalisa respon positif dan negatif dari masyarakat. Termasuk menangkal berita bohong atau hoax, yang mengangkut kebijakan pemerintah atau pribadi kepala daerah,” sebut Zardi Syahril.
Dia menambahkan, di tengah pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi, pemerintah tidak akan mampu menutup setiap perkembangan informasi yang tersebar di ranah publik. Hanya saja, pemerintah melalui Humas dapat mengalihkannya ke arah positif dengan cara melakukan analisa serta mecarikan langkah pemecahan, seperti dalam pembentukan opini.
Seperti yang dilakukan oleh Humas Pemprov Sumbar, terangnya, pihaknya sejak lama sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga survei, seperti dengan Indonesia Indikator. Dalam analisa lembaga survei tersebut, ia memperoleh banyak data, terkait tingkat penyebarluasan informasi di seluruh daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
Seperti pada 2017, bebernya, untuk tingkat nasional, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berada pada peringkat ke-11 dari 33 provinsi lainnya terhadap indeks pemberitaan tertinggi. Adapun pada tingkat kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat, ia menyebut, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, berada pada peringkat-2, setelah Walikota Padang Mahyeldi Anasrullah.
