PADANG, SpiritSumbar.com, Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy mengaku prihatin dengan kondisi jalan dan kemacetan yang terjadi saat ini. Kondisi, tentu akan semakin parah, jika perantau yang diperkirakan 1,8 juta akan memasuki Ranah minang.
Baca :
- Leonardy Harmainy: Sembako Berpengaruh pada Stabilitas Politik
- Leonardy: Perlu Sinergi BPS Dengan Pemerintah Terendah
- Leonardy Harmainy Dukung Lomba Dakwah se Sumbar
- Anugerah KPID Sumbar 2021, Leonardy Minta Migrasi Siaran Digital Bertahap
Hal itu disampaikan H. Leonardy Harmainy yang juga Penasehat JPS, pada Berbuka Bersmaa dan Diskusi Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Sabtu 23 April 2022.
Menurutnya, untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak tidak memungkin lagi. Namun, perlu langkah strategis dan taktis untuk mengurai kemacetan.
“Langkah yang paling strategis dan taktis itu adalah dengan memperbanyak posko pengamanan. Terutama di lokasi persimpangan,” ujar Anggota DPD RI ini.
“Karakter masyarakat kita hanya patuh jika ada petugas. Selain itu, jika kemacetan sudah terjadi, maka keberadaan petugas sangat penting untuk mengurainya,” ujarnya.
Baca : Dua Kecelakaan Terjadi di Wilkum Polres Dharmasraya
Selain itu, Leonardy juga menyentil masih tingginya Sembako. Menurutnya, jika harga fluktuatif pasti memicu inflasi. “Jangankan lebaran, stabilitas politik bisa terganggu,” ujar Leonardy Harmainy.
Leonardy menekankan, memastikan Sembako ini stabil tidak bisa tidak, harus ada peran pemerintah mengawalnya. “Pemerintah harus punya strategi dan aksi untuk menstabilkan harga Sembako. Ada yang bermain buat gonjang ganjing harga Sembako, pemerintah tindak tegas saja,” ujar Leonardy.
Sementara Kepala BPPD Sumbar Sari Lenggogeni berharap mudik nyaman dan meledak di Lebaran tahun ini tentu harus ada spending money ke produk UMKM. “Belanjain duitnya rang rantau kami yang mudik lebaran ke produk hasil UMKM Sumbar,” ujar Sari Lengogeni.
Baca : Lubang Menganga Siap Terkam Perantau Pulang
Selain itu Sari berharap ada disiplin pemudik dalam berwisata di kampung halaman. “Ajari kami rang ranah minangkabau ini buang sampah di tempatnya dan belanja kuliner di tenpat yang punya daftar harga menunya, pemerintah juga harus pastikan destinasi dan objek wisata, no palak no pungli,” ujar Sari.(Salih)
Tip & Trik
