Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menegaskan bahwa “perlu dilakukan pembenahan sistem dan mekanisme penyaluran bansos untuk menelaah kembali efektifitasnya, melakukan re-identifikasi sasaran penerima manfaat bansos dengan berbagai karakteristik kerentanan dan kondisi sosio-ekonominya, serta memetakan sistem informasi perlindungan sosial di berbagai Kementerian/Lembaga sekaligus melihat alur dan manajemen sumber daya di dalamnya agar integrasi basis data tersebut berjalan dengan baik,” tegas Senator dari Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Sementara itu, Ajbar Senator dari Provinsi Sulawesi Barat memberi pandangan bahwa pandemi Covid-19 ini memberi pelajaran yang begitu besar terutama terkait basis data. “Ketika pemerintah akan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat, masalah pertama yang disorot pastilah data. Dan ini kemudian memicu masalah tambahan di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih banyak yang tidak memahami pentingnya DTKS ini, mulai dari Pemda sampai tingkat Desa. “Banyak operator di lapangan yang tidak mengetahui aplikasi SIKS-NG sebagai aplikasi untuk proses perbaikan dan pengusulan baru Basis Data Terpadu (BDT) yang mana di dalamnya juga terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data Bantuan Sosial Pangan (BSP) non PKH. Karena itu kami menyarankan agar para kepala daerah melakukan pelatihan aplikasi SIKS-NG, termasuk memperhatikan kesejahteraan para operatornya,” tegasnya..
