Minggu , 26 September 2021
Depan - Advertorial - IIPG Apresiasi Kinerja dan Pemerintah Sumbar
Gubernur Sumbar bersama Mendagri dan Mantan Wapres RI, Boediono
Gubernur Sumbar bersama Mendagri dan Mantan Wapres RI, Boediono

IIPG Apresiasi Kinerja dan Pemerintah Sumbar

Print Friendly, PDF & Email

Sehingga, ini membuktikan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kualitas hidup manusia.
Pemprov Sumbar juga melakukan beberapa terobosan yang transformative dan inovative. Diantaranya, dalam bentuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi para investor.
Artikel Lainnya

loading…


Yakni, memberikan kemudahan bagi para investor dalam hal pengurusan perizinan. Serta, meluncurkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara online yang diberinama Sistem Informasi Pelayanan (SIP) Sakato yang memudahkan masyarakat maupun investor dalam pengurusan perizinan.
Tidak hanya itu, penilaian lain dari aspek pemerintahan.

Yakni terkait tata kelola keuangan. Pemprov Sumbar dinilai baik dalah hal pengelolaan keuangan. Itu dibuktikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar yang terus memperoleh  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Hingga WTP lima kali berturut-turut sejak 2012. Serta, penghargaan dari Kementerian Keuangan yang menilai dalam menyusun dan menyajikan laporan  keuangan tahun 2016 dengan capaian sangat tertinggi.

Lanjut, tata kelola pemerintahan di Sumbar terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, ia selalu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dilingkungan Pemerintah Sumbar agar bekerja sesuai dengan aturan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Karena, sektor publik adalah kunci kemajuan bangsa. Sehingga nanti dapat mendorong integritas dan kreativitas Pemda untuk menghasilkan pengelolaan yang positif.

Terakhir, dalam pemberantasan korupsi, Pemprov Sumbar mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pencengahan, salah satunya penandatangan komitmen bersama. Selain itu, memperkuat pencegahan korupsi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yakni tolak gratifikasi sesuai arahan KPK.

Berikutnya>>>

Sebelumnya    [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   Selanjutnya

Editor : Saribulih

Baca juga:

loading…


Profil Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Nota Pengantar APBD-P 2021

SPIRITSUMBAR.com, Padang – Setelah DPRD dan Pemprov Sumbar menyepakati KUPA-PPAS pada 13 September 2021 lalu, ...