Nevi juga sangat prihatin terhadap situasi PHK di masyarakat semakin besar. Mengutip dari Kementerian Tenaga Kerja, tren klaim JHT (Jaminan Hari Tua) ke BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 7 Agustus 2021, ada 538.305 orang pekerja sudah mengklaim JHT yang artinya sudah ter-PHK. Prediksi akhir tahun 2021 ada sekitar 894.579 orang, atau hampir sebanyak 895 ribu orang kehilangan pekerjaan.
“Dengan semakin besarnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, stabilisasi komoditas pangan ini sangat berarti untuk bertahan hidup. Pangan yang dikonsumsi setiap hari yang berarti pengeluaran tiap hari. Jika terlalu besar, akan sangat mengganggu keuangan keluarga. Bila tidak terpenuhi, akan berpengaruh terhadap ketercukupan gizi”, ucap Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini mengusulkan kepada pemerintah agar memperhatikan upaya menjamin tersedianya pasokan stok komoditas agar terjadi stabilitas harga kebutuhan pokok. Kementerian Perdagangan mesti melakukan pemeriksaan gudang-gudang yang menyimpan komoditas kebutuhan pokok untuk memastikan tidak terjadi penimbunan. Selain itu Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas jika ada yang terbukti melakukan penimbunan.
Nevi menambahkan, pemerintah juga harus memastikan distribusi komoditas kebutuhan pokok berjalan lancar, jangan sampai ada penimbunan, dan lakukan koordinasi yang baik antar Kementerian dan Lembaga terkait. Data yang berbeda antar Kementerian dan Lembaga harus tepat karena menjadi penyebab munculnya kebijakan yang merugikan rakyat.
