Tidak tercapainya target pendapatan dalam RPJMD tersebut, dikhawatirkan akan berdampak pula terhadap alokasi belanja dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
Selanjutnya, fraksi mempertanyakan, sejauh mana capaian target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sampai tahun 2023 dan apa upaya yang dilakukan untuk memenuhi target yang capaiannya masih rendah.
Berikut, alokasi belanja pegawai dan belanja modal yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2024, belum sejalan dengan semangat yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, apalagi dengan adanya kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen yang berdampak semakin besarnya alokasi belanja pegawai.
Sementara Gubernur Sumbar menyampaikan, sehubungan dengan target pendapatan daerah sebesar Rp 6,642 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 6,692 triliun dalam rancangan APBD 2024 yang masih sangat jauh dari target yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
Dapat disampaikan bahwa target pendapatan daerah pada RAPBD 2024 melihat dan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Potensi yang ada serta ketentuan dana transfer yang ditargetkan untuk Provinsi Sumbar.
“Mengenai saran dan masukan terhadap perlunya sinergitas yang lebih erat dengan stakeholder kami setuju dan kami ucapkan terima kasih serta menjadi bahan pertimbangan untuk ke depannya,” ujarnya (rel)
