“Mengendalikan inflasi daerah. Kepala daerah mesti mengecek terus inflasi, mengawal dan menindak lanjutinya. Selalu mengupayakan agar harga sembako terkendali,” ujarnya.
Permintaan lain adalah meningkatkan ekspor dan investasi. Kunci pertumbuhan ekonomi tidak lagi melalui APBN. Karena APBN saat ini hanya sebagai stimulan. Ekspor dan investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi di utamakan ke arah industri padat karya, agar terbuka lapangan kerja.
Seiring dg itu, ijin ijin investasi dipercepat dan di persingkat. Di pusat saja 9 ijin bisa rampung dlm 3 jam. Kalau bisa di daerah lebih cepat dari itu.
” Kepala Daerah Harus Kreatif dan jangan terjebak dengan rutinitas. Selain itu bekerja pun harus sistemik dan memakai sistem IT. Diantaranya e-pleaning, e-budgetting dan e-prokrumen. Sistem tersebut akan di kuatkan dlm bentuk Peraturan Presiden, sehingga meminimalisir dari tindakan koruptif,” ujarnya. (SALIH)
