“Kita sendiri di Pemprov Sumbar memiliki Dashboard Pembangunan Sumbar yang bisa diakses oleh masyarakat. Di sana terdapat berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga nagari/desa/kelurahan, keterbukaan informasi publik harus terus menjadi komitmen kita,” ujarnya.
Terkait harapan Gubernur tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumbar, Musfi Yendra menyebutkan, untuk tahun 2025 pihaknya menargetkan setiap kabupaten/kota di Sumbar memiliki minimal satu nagari/desa percontohan dalam hal Keterbukaan Informasi Publik. Ia pun berharap seluruh pihak dapat mendukung terealisasinya target tersebut.
“Tahun ini ada tiga nagari dari tiga kabupaten yang menerima penghargaan. Untuk tahun depan, kita akan dampingi, minimal di 1 kabupaten/kota itu ada 1 nagari/desa percontohan dalam hal keterbukaan informasi publik,” ujar Musfi.
Kegiatan juga diisi dengan Seminar Nasional Keterbukaan Informasi yang Berkualitas sebagai Acuan Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Literasi Digital Masyarakat tersebut.(Salih)
