Tahapan selanjutnya Penetapan Standar Pelayanan (Implementing Service Stabdars): A,. Sosialisasi dan internalisasi SP (Dissemination and internalzation of ideas on service standards), B. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi (Divelopment and imoplementation of action plan),C. Menonitoring dan evaluasi penerapan SP (Monitoring and avaluation of service standards, D. dukungan Kebijakan (Policy support).Disamping itu juga Peraturan Pemerintah (PP) N0.96 Tahun 2012 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang N0.25 Tahun 20009 tentang Pelayanan Publik. Bagi kepala daerah baru harus memahami dan menguasai alur penyusunan SP beserta uraiannya.dan aturan sertaregulasi dari pemeriontah pusat.
Hal penting dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah SOP. (Nurhidayati,Sri Endah (nd) “Standard Operating Procedures for Delivering Public Service” . Menurut Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provensi dan Kabupaten/Kota, SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenaiproses penyelenggaraan tugas-tugas Pemda. SOP sangat penting karena keterkaitannya erat dengan sejumlah pengaduan masyarakat, yang akan ditangfgapi melalui penerapan SPP. Jika SOP dilaksanakan oleh penyelenggara pengguna layanan, maka resiko ketidakpuasan yang tertuang dsalam epengaduan masyarakat juga bisa dikurangi. SOP juga penting untuk memperlancar kerja petugas dan memudahkan petugas untuk melacak tahapan penyelesaian atau hambatan perejaan. Jika ditemukan penyimpangan,SOP dapat menjadi dasar untuk menentukan tindakan hukum yang diambil.
