Beranda - Pendidikan - Artikel - Geliat Kerja Kepala Daerah
Riyon
Riyon

Geliat Kerja Kepala Daerah

Print Friendly, PDF & Email

Oleh.Riyon

Sumatera Barat dengan landasan “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah” patut kita banggakan,sukses dalam penyelenggaraan Pilkada 2015, Duabelas (12) daerah yang masa jabatan Kepala Daerah periode 2010-2015 habis serentak menggelar Pilkada 2015 .

Para pasangan calon kepala daerah anthosias mengikuti Pilkada 2015. Proses tahapan Pilkada oleh KPUD, tahapan demi tahapanpun dilalui dengan berjalan lancar situasi kondusif, meskipun ada riak-riak kecil yang tak mempengaruhi proses pilkada . Dari deklarasi paslon Pemilu Badun Sanak, sampai KPU menetaplan Paslon terpilih yang bakal menahkodai kapal didaerahnya periode 2016-2021 sudah dilaksanakan.   Bahkan klimaksnya Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.si, M.Sc pada 17 Februari melantik 12 Kepala Daerah dengan tertib, aman dan berjalan lancar.

Euforia politik itu hal yang biasa dalam suatu pesta demokrasi, dari pra tahapan sampai proses tahapan dan akhir tahapan pilkada siapa mendukung siapa paslon., ada toh ada dugaan PNS yang tak netral pasang badang mendukung salah satu paslon,sudahlah semua itu memang telah berlalu.,itubungaeforiapolitik. Namun dengan terpilihnya kepala Daerah yang baru beserta pasangannya, marilah semua kita singkapi dengan kearifan “ Yang berlalu sudah berlalu. sekarang kita isi degan lembaran baru”, kita jalin kebersamaan dan tingkatkan kesatuan membangun daerahnya sertahubungan emosional denganmasyarakat berbagai lapisan.

Sebagai kepala daerah yang baru dalam mengayahi tugas geliat lembaran baru tantangan memang sudah didepan mata, antara lain konsolidasi politik di awal pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, persoalan kesejahteraan masyarakat, konsolidasi politik dengan DPR, mengoptimalisasikan anggaran di daerah dan mengarahkan birokrasi.

Sangat menarik kita kupas disini, Peningkatan pelayanan publik dan persoalan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelayanan publik kondisi saat ini relevansi “ Service standards in the decentralization era”strategi dan pemahaman “ Improvement of Public Services; Services Users and Providers “harus dipahami betul, sebab pada tahun sebelum-sebelumnya masih terindikasi dari hasil studi SMRU membuktikan rendahnya sosialisasi Standar Pelayanan (SP) oleh Pemerintah Pusat. Alih pengertian perencanaan dan penganggaran berbasis SP, banyak pemda masih belum ,memahami substansi Standar Pelayanan Minimal (SPM) itu sendiri sebelum mendapatkan pendamping dari Program Kinerja –USAID.

Mari kita buka preambul Permen PAN & RBNo.36 Tahun 2012 tentang Ptunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagai pemahaman Alur penyusunan standar pelayanan (SP): Penyusunan Standar Pelayanan (Developing Service Standards) , A. Penyiapan rancangan SP (Preparation for developing draft of service standard document). B. Penyusunan Rancangan SP (Formulation of draft of seervice stabndard ducument).Langkah selanjudnya : Penetapan Standar Pelayanan (Setting Service Standards), A. Keikutsertaan masyarakat dalam pembahasan SP (Public participation in developing service standards), B. Penentuan wakil unsur masyarakat (Determining representatives of community members),C., Pembahasan SP (Discussion on service standar draft ducument),D. Penetapan SP (Signing of service standard doccument,E. Penetaman makumat pelayanan ( Signing of service charter.

Tahapan selanjutnya Penetapan Standar Pelayanan (Implementing Service Stabdars): A,. Sosialisasi dan internalisasi SP (Dissemination and internalzation of ideas on service standards), B. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi (Divelopment and imoplementation of action plan),C. Menonitoring dan evaluasi penerapan SP (Monitoring and avaluation of service standards, D. dukungan Kebijakan (Policy support).Disamping itu juga Peraturan Pemerintah (PP) N0.96 Tahun 2012 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang N0.25 Tahun 20009 tentang Pelayanan Publik. Bagi kepala daerah baru harus memahami dan menguasai alur penyusunan SP beserta uraiannya.dan aturan sertaregulasi dari pemeriontah pusat.

Hal penting dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah SOP. (Nurhidayati,Sri Endah (nd) “Standard Operating Procedures for Delivering Public Service” . Menurut Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provensi dan Kabupaten/Kota, SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenaiproses penyelenggaraan tugas-tugas Pemda. SOP sangat penting karena keterkaitannya erat dengan sejumlah pengaduan masyarakat, yang akan ditangfgapi melalui penerapan SPP. Jika SOP dilaksanakan oleh penyelenggara pengguna layanan, maka resiko ketidakpuasan yang tertuang dsalam epengaduan masyarakat juga bisa dikurangi. SOP juga penting untuk memperlancar kerja petugas dan memudahkan petugas untuk melacak tahapan penyelesaian atau hambatan perejaan. Jika ditemukan penyimpangan,SOP dapat menjadi dasar untuk menentukan tindakan hukum yang diambil.

Tantangan yang lain persoalan kesejahteraan masyarakat, dengan memaksimalisasikan serapan anggaran tentunya harus memahami implementasi dari Permendagri No.9 Tahun 2014 Tentang Produksi Unggulan Daerah (PUD ) , galakkan “ One Vilage One Product” (OVOP). PUD jangan hanya dari sektor kerajinan saja, gali potensi segala lini, berbagai sektor bisa dikemas sebagai PUD, seperti kepariwisataan,dan pengelolaan SDA yang benar,termasuk perkecil permasalahan tenurial di daerahnya.

Kepada seluruh 12 kepala daerah untuk periode 2016-2021,selamat bertugas,selamat bekerja dengan pengabdikan kepada masyarakat dengan ketulusan sepenuh hati,berorentasi inovatif, kreatif dan berdaya saing, siap menaklukkan aurora tantangan dalam menjalankan tugas demi percepatan tercapainya keberhasilan membangun daerahnya segala dengan segala gebragan dan mengurai benang merah kesenjangan sosial yang masih ada di daerahnya. (*)

Telah dimuat di :

The Public Edisi 13/29 Februari – 6 Maret 2016

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Feri Fren

Nilai Karakter Dimanakah

Oleh : Feri Fren (Widyaiswara LPMP Sumatera Barat) Perih hati ini rasanya serasa disayat sembilu ...