“Kondisi ini ditambah lagi dengan pemberlakuan opsen untuk penerimaan pendapatan daerah dari kendaraan bermotor. Maka dari itu, mesti ada upaya konkrit untuk bisa menambah pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain menyinggung tentang sektor pendapatan, sehubungan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, Fraksi PKS meminta tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif yang menyedot anggaran hampir Rp1 triliun, agar diiringi dengan peningkatan kinerja pegawai.
Kemudian untuk UPTD/ OPD yang memberikan pelayanan dan retribusi daerah, namun capaian pendapatan dari retribusi masih rendah juga diminta untuk mendapat perhatian, bagaimana ke depan agar lebih ditingkatkan lagi,
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, Fraksi Gerindra melihat angka-angka dalam proyeksi dan capaian pendapatan daerah selama ini masih belum sesuai, bahkan jauh dari target yang dituangkan di RPJMD.
Dalam RPJMD tertulis angka Pendapatan Daerah pada tahun 2023 adalah Rp7,067 triliun dan PAD adalah Rp 3,083 triliun. Namun pada akhirnya, target yang dipatok masih jauh dari angka tersebut. “Fraksi Gerindra meminta agar kedepan, proyeksi dan capaian Pendapatan Daerah ini bisa disesuaikan dengan apa yang telah dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya.
