“Jika tidak mampu membangun akses dan jejaring dengan pemerintah pusat untuk menggaet APBN untuk pembangunan infrastruktur di daerah, kami rasa sudah saatnya Kadisnya digantikan oleh pejabat yang lebih mampu. Provinsi lain saja bisa kok, kenapa Sumbar tidak,” ujarnya.
“Faktanya, alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar mala cenderung menurun. Buktinya, banyak ruas jalan nasional dan jalan provinsi yang mulai rusak parah tapi tidak bisa diperbaiki karena kekurangan anggaran,” jelas Hidayat.
Begitu juga dengan Kadis Pendidikan, Fraksi Gerindra memandang bahwa Sumbar membutuhkan Kadis Pendidikan yang memiliki komitmen kongret untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di daerah.
“Indikator suksesnya bisa dilihat dari faktor perhatian pemerintah daerah terhadap guru atau tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan kurikulum. Pendidikan karakter saja hanya tinggal wacana tidak dipraktekkan, begitu juga penyusunan kurikulum bermuatan kearifan lokal hingga saat ini tidak dilaksanakan. Namun untuk pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan lumayanlah,” ungkap Ketua Bapemperda ini.
Namun yang paling mendasar kenapa harus diganti adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan Kadis Pendidikan merealisasikan beasiswa Pendidikan yang bersumber dari dana hibah PT Rajawali yang sudah 10 tahun mengendap di kas daerah.
