Paling terasa sebutnya adalah tumpang tindih kegiatan di beberapa dinas, untuk kegiatan yang nyaris sama tujuannya justru terdapat di beberapa dinas, “Itu tugas Bappeda untuk menyisir usulan kegiatan dari dinas dinas agar tidak tumping tindih sehingga program dapat lebih bermanfaat dan penggunaan anggaran lebih efisien.
Termasuk juga soal mendisain program kegiatan satu tahun anggaran, yang kami nilai belum mengacu kepada skala prioritas yang lebih mengutamakan manfaatnya. “Ada persoalan pada manajemen dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang belum transparan. Buktinya, banyak kegiatan yang diusulkan melalui pokok pokok pikiran anggota dewan yang bermasalah,” ucapnya.
Kemudian Kepala Dinas PUPR, menurut Fraksi Gerindra, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan dinas strategis yang melakukan tugas pembangunan infrastruktur di daerah agar mampu menstimulus percepatan pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur selain memberikan kualitas pelayanan public kepada masyarakat luas melalui pembangunan jalan, jembatan dan perumahan rakyat.
“Sumbar membutuhkan Kadis PUPR yang memiliki kapasitas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian Lembaga terkait infrastruktur di pemerintahan pusat agar kegiatan kegiatan nasional yang dibiayai APBN juga dapat dilaksanakan di Sumatera Barat.
