Padang – DPRD Sumbar kembali menggelar rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD provinsi Sumatera Barat tahun 2022, Selasa (19/10/2021).
Ranperda tentang lain-lain pendapatan daerah yang Syah, dengan 16 sasaran objek sumber penerimaan, akan membuka ruang bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat, merupakan hak pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya ranperda tentang lain-lain pendapatan daerah yang Syah telah dirampungkan pembahasannya pada masa sidang ketiga tahun 2021, namun belum dapat ditetapkan karena menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri,” urai ketua DPRD Sumbar Supardi dalam rapat Paripurna.
Ditambahkannya,karena sudah keluar persetujuan dari Kemendagri, melalui Dirjen otonomi daerah, dengan nomor 188.34/5803/OTDA, tertanggal 9 September 2021, maka proses ranperda bisa dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan kesepakatan dalam rapat paripurna.
Keputusan DPRD tentang lain-lain pendapatan yang Syah tersebut semestinya diberi nomor 26/SB/2021, dan ditanda tangan serta disepakati bersama pimpinan serta gubernur Sumatera Barat, namun karena paripurna ini belum diagendakan Bamus, maka penetapannya ditunda, agar tidak menjadi polemik.
Sekaitan dengan APBD 2022, Supardi juga menyatakan, apa yang diajukan Gubernur sama dengan KUA-PPAS dan telah disepakati DPRD dengan Pemprov Sumbar.
Adapun anggaran tersebut diantaranya, proyeksi pendapatan daerah ditargetkan Rp 6.612 triliun yang bersumber dari PAD, dengan target Rp 2.501 triliun, pendapatan transfer Rp 4.033 triliun, serta pendapatan daerah yang sah Rp 76.996 miliar.
Semetara itu, rencana belanja daerah diproyeksi sebesar Rp 6.842 triliun, terdiri dari belanja operasional Rp 4.956 triliun, belanja modal Rp 847.4217 miliar, belanja transfer Rp 973.044, serta belanja tidak terduga Rp 55.318 miliar.
“Berdasarkan proyeksi anggaran tersebut, telah sesuai antara RJPMD, dengan pendapatan daerah bersumber dari PAD, sedangkan untuk pendapatan transfer masih berpedoman pada tahun 2021, sehingga belum adanya penetapan dana transfer 2022,” tambah Supardi lagi.
Rapat paripurna dihadiri gubernur, forkompinda, OPD di lingkungan Pemprov Sumatera Barat, OKP, Ormas dan lainnya. Kegiatan tetap memakai prokes ketat, dari awal masuk sampai berakhirnya persidangan.(DW)
